Sawah dan Huntara Belum Pulih, Ismik Salam Pertanyakan Mulusnya IUP di Beutong Ateuh

NAGAN RAYA — Proses pemulihan pascabencana di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dinilai masih jauh dari tuntas. Kondisi tersebut menjadi sorotan Pemuda Beutong Ateuh, Ismik Salam, Demisioner IPELMASRA dan IPMB Banda Aceh. Minggu (22/8/2026).

Ismik menilai hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan yang belum sepenuhnya diselesaikan pemerintah, terutama terkait pemulihan sektor pertanian, hunian masyarakat, dan perekonomian warga.

Menurutnya, sejumlah sawah masyarakat yang terdampak bencana masih belum mendapatkan rehabilitasi. Di sisi lain, beberapa hunian sementara (huntara) juga dinilai belum layak untuk ditempati.

Padahal, kata Ismik, sebagian besar masyarakat Beutong Ateuh menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian. Kondisi lahan yang belum sepenuhnya pulih secara langsung berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.

“Pemulihan pascabencana di Beutong Ateuh sampai hari ini belum 100 persen selesai. Masih banyak sawah masyarakat yang belum direhabilitasi dan masih banyak huntara yang tidak layak ditempati. Lalu kami mempertanyakan, kapan sebenarnya pemulihan masyarakat Beutong Ateuh ini akan selesai?” ujar Ismik Salam.

Di tengah kondisi tersebut, Ismik mempertanyakan proses Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menurutnya justru berjalan dengan lancar.

Ia menilai terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah ketika pemulihan masyarakat belum sepenuhnya selesai, sementara proses yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dinilai berjalan relatif mulus.

“Pasca bencana belum 100 persen selesai di Beutong Ateuh, akan tetapi IUP berjalan sangat mulus,” tegasnya.

Ismik juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berulang kali menyampaikan kepada media mengenai persoalan pertambangan serta rencana perusahaan asing yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengambilan hasil alam di wilayah Beutong Ateuh.

Ia menegaskan sikap penolakan terhadap segala bentuk aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

“Kami sangat jelas dan lantang menolak segala bentuk pertambangan di Beutong Ateuh. Sampai akhir hayat pun kami tetap menolak segala bentuk pertambangan di Beutong Ateuh,” kata Ismik.

Menurut Ismik, pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelesaian persoalan masyarakat sebelum mendorong aktivitas yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan sumber daya alam.

Ia berharap rehabilitasi pascabencana, pemulihan lahan pertanian, penyediaan hunian yang layak, serta pemulihan ekonomi masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah.

Bagi Ismik, keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Beutong Ateuh harus ditempatkan sebagai prioritas. Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian mengenai pemulihan kehidupan mereka sebelum berbagai aktivitas yang berpotensi memengaruhi lingkungan dan sumber daya alam di kawasan tersebut dijalankan.