Pemkab Aceh Barat Pacu Realisasi DOKA 2026, 204 Paket Pekerjaan Jadi Perhatian

ACEH BARAT – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong percepatan realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2026. Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Pra-Rapat Pimpinan (Pra-Rapim) DOKA 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat, Dr. Ir. Kurdi, ST, MT, MH, mewakili Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM, di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Selasa (8/9/2026).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mendapatkan maupun mengelola anggaran DOKA Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh Barat menyampaikan bahwa terdapat 204 paket pekerjaan yang bersumber dari dana DOKA dan dikelola oleh 15 SKPK, dengan total pagu anggaran mencapai Rp39.534.144.000.

Kurdi mengatakan, berdasarkan kondisi terakhir, realisasi keuangan DOKA Aceh Barat berada pada angka 57,16 persen. Namun, melalui pemaparan dan evaluasi yang dilakukan dalam Pra-Rapim, potensi realisasi tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar 61 persen.

“Sampai hari ini realisasi keuangan kita di posisi 57,16 persen dan dari hasil pemaparan tadi ternyata realisasi kita bisa meningkat ke 61 persen. Kita tadi melihat potensi-potensi penarikan di 15 SKPK, yang 8 SKPK statusnya masih merah atau di bawah 30 persen,” kata Kurdi.

Menurutnya, Pemkab Aceh Barat optimistis seluruh SKPK mampu merealisasikan anggaran DOKA yang telah dialokasikan hingga batas waktu yang ditetapkan.

“Kita optimis dan yakin dengan hasil rapat hari ini kita sudah mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk percepatan proses realisasi fisik maupun keuangan untuk seluruh SKPK,” ujarnya.

Kurdi menjelaskan, untuk memastikan percepatan tersebut berjalan efektif, Pemkab Aceh Barat memiliki tim yang bertugas melakukan pemantauan terhadap perkembangan realisasi fisik dan keuangan dari berbagai sumber anggaran, termasuk DOKA.

Selain melakukan pemantauan, pihaknya juga akan mendorong penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi SKPK, khususnya persoalan yang membutuhkan kebijakan pimpinan.

“Kita juga akan mendorong kendala-kendala yang ada di tingkat dinas yang membutuhkan kebijakan pimpinan untuk bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama,” jelasnya.

Ia juga meminta kepada seluruh kepala SKPK agar berbagai kendala teknis yang masih dapat ditangani di tingkat perangkat daerah segera diselesaikan melalui tim kecil.

“Selanjutnya kita meminta kepada kepala SKPK apabila ada kendala agar dapat diselesaikan dalam tim kecil yang sifatnya teknis,” pungkas Kurdi.