Ratusan Titik P3-TGAI di Agara, Publik Minta Awasi Oknum

ACEH TENGGARA– Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Aceh Tenggara yang bersumber dari APBN 2026 kini menjadi sorotan publik.

Program yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh Kelompok Tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air, diduga justru diambil alih segelintir oknum.

Berdasarkan data, P3-TGAI tahun 2026 dilaksanakan di ratusan titik di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Program ini berada di bawah Kementerian PU melalui Ditjen Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara I Banda Aceh, Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera I.

Sesuai juklak dan juknis, P3-TGAI wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Poktan/P3A. Tujuannya jelas, memberdayakan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas jaringan irigasi. Pihak ketiga atau kontraktor tidak diperbolehkan terlibat.

Namun di lapangan, peran Poktan, P3A di Aceh Tenggara diduga hanya sebatas "pemanfaatan nama".

Informasi yang dihimpun, pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan pengelolaan keuangan diduga diambil alih oleh oknum tertentu.

Mencuatnya dugaan konspirasi ini membuat masyarakat khawatir. Jika benar terjadi, dampaknya bisa luas, mulai dari potensi kerugian negara, kualitas infrastruktur irigasi yang buruk, hingga hilangnya kepercayaan publik.

Untuk itu, publik meminta transparansi penuh mulai dari tahap pengusulan, penetapan titik lokasi, pelaksanaan di lapangan, hingga pengawasan dan evaluasi sesuai juklak dan juknis.

Wartawan telah berupaya mengonfirmasi Farid, Senin 3 Agustus 2026, yang disebut sebagai Koordinator P3-TGAI wilayah Gayo Lues–Aceh Tenggara terkait mekanisme dan pengawasan program.

Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi.

Pihak terkait masih diberi ruang untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi mengenai pelaksanaan program yang dibiayai dana APBN di Aceh Tenggara.