Penutupan Sidang Paripurna Ke-V, Bupati Tarmizi Minta Program Tak Sesuai RPJMD Dicoret

ACEH BARAT– Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM menghadiri penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap penetapan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, sekaligus penutupan Rapat Paripurna ke-V Masa Sidang ke-II DPRK Aceh Barat, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRK Aceh Barat dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRK, Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK, Tim Banggar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, serta unsur Forkopimda.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Barat, termasuk Tim Banggar DPRK dan Tim Banggar Pemerintah Kabupaten, yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Barat serta Tim Banggar DPRK dan Tim Banggar Pemkab yang telah membahas perubahan KUA dan PPAS hingga selesai,” ujar Tarmizi.

Ia mengatakan, seluruh pandangan, saran dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi akan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Menurutnya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) juga diminta menindaklanjuti berbagai masukan tersebut. Selanjutnya, pembahasan terkait anggaran perubahan diharapkan dapat segera dilakukan.

“Semua pandangan, saran dan masukan dari seluruh fraksi menjadi catatan penting bagi kami. Kemudian kami minta kepada seluruh SKPD untuk menindaklanjutinya. Selanjutnya juga perlu secepatnya kita lakukan pembahasan anggaran perubahan,” katanya.

Tarmizi juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi dan hubungan yang harmonis, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRK dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Barat.

Ia menilai, sinergi dan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Semangat kebersamaan yang kuat akan melahirkan dan mendorong kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih kami ucapkan. Tadi juga banyak masukan-masukan yang sangat bagus dari fraksi dan kami sudah mencatat semuanya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tarmizi meminta DPRK Aceh Barat bersama pemerintah daerah untuk memastikan setiap program yang masuk dalam perencanaan anggaran benar-benar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat.

Ia bahkan meminta agar program yang tidak sesuai dengan arah pembangunan daerah maupun tidak menjawab keluhan masyarakat dapat dievaluasi dan dicoret dari perencanaan.

“Saya minta kepada anggota DPRK nantinya jika ada program yang tidak sesuai dengan RPJMD, tidak sesuai dengan visi dan misi bupati, dan tidak sesuai dengan jawaban atas keluhan masyarakat, dicoret saja semuanya,” tegas Tarmizi.

Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi berbagai keterbatasan membutuhkan kerja sama dan sinergi semua pihak. Dengan kebersamaan, pemerintah daerah bersama DPRK diyakini mampu menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan keuangan daerah.

“Jika sinergi ini terus berjalan, insyaallah, meskipun keadaan fiskal lemah dan keuangan semakin berat, kita pasti bisa menghadapinya bersama-sama,” pungkasnya.