Keluhkan Pupuk Langka, DPRK Agara Kecewa Data Distributor Tak Dibawa Saat RDP

ACEH TENGGARA – DPRK Aceh Tenggara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengusut dugaan penyebab kelangkaan pupuk subsidi yang dikeluhkan petani. Rapat berlangsung di Ruang Ketua DPRK, Kamis (25/6/2026).

RDP ini merupakan tindak lanjut aksi damai HMI Cabang Kutacane yang digelar di Gedung DPRK, Selasa 23/6/2026 lalu.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Denny Febrian Roza didampingi Wakil Ketua II Bukhari Buspa, Ketua Komisi B Satria Abadi, dan anggota Komisi B lainnya. 

Hadir juga Kadis Pertanian Agara, perwakilan Pupuk Indonesia, distributor, kios pengecer, dan perwakilan HMI.

Kelangkaan pupuk subsidi dalam beberapa bulan terakhir dinilai mengganggu produktivitas pertanian dan mengancam pendapatan petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Agara.

Denny menegaskan, DPRK wajib memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. 

“Aspirasi mahasiswa harus kita tindaklanjuti. Kita ingin tahu akar masalahnya di mana, apakah di kuota, distribusi, atau di lapangan,” kata Denny.

Namun suasana sempat memanas. Saat dewan meminta data rinci realisasi penyaluran pupuk 2025-2026 kepada distributor dan kios pengecer, pihak terkait mengaku tidak membawa dokumen.

Alasan itu membuat sejumlah anggota dewan kecewa. Data tersebut dianggap kunci untuk mengetahui apakah ada keterlambatan, kebocoran, atau kendala teknis di lapangan.

Karena data belum lengkap, rapat belum menghasilkan kesimpulan. DPRK memutuskan menggelar RDP lanjutan pada Selasa, 30 Juni 2026.

Dalam rapat berikutnya, semua pihak wajib membawa:

- Data kuota dan realisasi penyaluran pupuk subsidi 2025-2026.

- Nama kelompok tani penerima dan realisasi di tiap kecamatan

Selain pihak yang sudah hadir, DPRK juga akan mengundang: 

- Manager Penjualan Pupuk Indonesia Wilayah Aceh* untuk menjelaskan alur distribusi dari provinsi ke kabupaten

- Kepala BPP dan perwakilan Ketua Kelompok Tani dari berbagai kecamatan agar suara petani langsung terdengar

“Tanpa data kita tidak bisa ambil keputusan. Rapat lanjutan harus tuntas, karena ini menyangkut h

ajat hidup petani,” tegas Denny.